Tugas Pokok dan Fungsi

KEDUDUKAN

  1. Badan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah
  2. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Badan

TUGAS

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

FUNGSI

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
  4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

…—…

POSITION

  1. The agency is a function of supporting government affairs in the field of Human Resource Management ASN which is under the authority of the Region.
  2. The agency is headed by the Head of the Agency which is domiciled under and is responsible to the Governor through the Agency Secretary.

TASK

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah has a function to help the Governor to implement the functions of Government affairs support in the field of development of Human Resources ASN which is the authority of the region and co-administration task assigned by the Regional Head.

 

FUNCTION

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah have a function such as :

  1. Making  technical policies for the development of ASN Human Resources;
  2. Implementation of the task of technical support for the development of ASN human resources;
  3. Monitoring, evaluating, and reporting on the implementation of the technical for ASN human resource development;
  4. Implementation and guidance of administration and secretariat to all work units within the Agency; and
  5. Implementation of other functions provided by the Governor, according to their duties and functions.