L.H.K.P.N

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka menjadi kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti diatur dalam Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Berdasarkan pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawa Proyek).

Selain itu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN) yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara; Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; Pemeriksa Bea dan Cukai; Pemeriksa Pajak; Auditor; Pejabat yang mengeluarkan perijinan; Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan Pejabat pembuat regulasi.

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas juga diwajibkan bagi Penyelenggara Negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Kedua melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun dan ketiga mengumumkan harta kekayaannya.

Berikut bukti pelaporan LHKPN Pejabat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah atau dapat dicek dan didownload di website KPK  https://acch.kpk.go.id atau di https://elhkpn.kpk.go.id/portal/ :

NO JABATAN NAMA BUKTI PELAPORAN

1

KEPALA BADAN

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si

Lihat Detail

2

SEKRETARIS

HERMOYO WIDODO, SH, M.Hum

Lihat Detail

3 KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU HERU SANJOTO, SH, M.Si Lihat Detail
4 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS ANDIK ARIF ASYAFII, SH, MM

Lihat Detail

5 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL Dra. SRI WIDIASTUTI, M.Si Lihat Detail
6 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si Lihat Detail

7

KASUBAG PROGRAM

BUDI SANTOSO, S.STP Lihat Detail

8

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SODIKUN, SE, M.SE, MA Lihat Detail

9

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

M. FAIZIN, S.Sos, MM Lihat Detail
10 KASUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM

Lihat Detail

 

11 KASUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JATI WIYONO, SH, M.Si Lihat Detail
12 KASUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA MOCH. SAID, SH

Lihat Detail

 

13 KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH ARI DHAMAYANTI, S.Psi, M.Psi Lihat Detail
14 KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRATOR MUSTARI, SH, MH Lihat Detail
15 KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PELATIHAN PRAJABATAN ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM

Lihat Detail

16 KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM

TONY AGUS BUDIYANTO, S.Sos, M.Si

Lihat Detail

17 KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI Dra. RIKA WIDJAYANTI, M.Hum Lihat Detail
18 KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN VW AGUSTININGTYAS, SH, M.Si

Lihat Detail

19 KASUBBID PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL Dra. HENNY KOESDYANTINI, M.Si Lihat Detail
20 KASUBID PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SUHARTO, SE,MSi

Lihat Detail

21 KASUBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL MARINI HASID, S.STP

Lihat Detail