L.H.K.P.N

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka menjadi kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti diatur dalam Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Berdasarkan pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawa Proyek).

Selain itu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN) yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara; Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; Pemeriksa Bea dan Cukai; Pemeriksa Pajak; Auditor; Pejabat yang mengeluarkan perijinan; Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan Pejabat pembuat regulasi.

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas juga diwajibkan bagi Penyelenggara Negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Kedua melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun dan ketiga mengumumkan harta kekayaannya.

Berikut bukti pelaporan LHKPN Pejabat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah atau dapat dicek dan didownload di website KPK  https://acch.kpk.go.id atau di https://elhkpn.kpk.go.id/portal/ :

NO JABATAN NAMA BUKTI PELAPORAN

1

KEPALA BADAN

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si

Lihat Detail

2

SEKRETARIS

ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si

Lihat Detail

3

KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU

SRI SULISTIYATI, SE, M.Kom 

Lihat Detail

4

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

SUMARHENDRO, S.Sos

Lihat Detail

5

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

Dra. SRI WIDIASTUTI, M.Si

Lihat Detail

6

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL

ANDIK ARIF ASYAFII, SH, MM

Lihat Detail

7

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

ADITYA IIP WISUDAWAN NUGRAHA, S.STP, M.Si

Lihat Detail

8

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

AGUNG ISTIONO, SE.Ak, M.Si

Lihat Detail

9

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BUDI SANTOSO, S.STP

Lihat Detail

10

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM

Lihat Detail

11

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI

ARIF RACHMAN, SP, MPP,M.Ec.Dev

Lihat Detail

12

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA

MOCH. SAID, SH

Lihat Detail

13

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

ARI DHAMAYANTI, S.Psi, M.Psi

Lihat Detail

14

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR

MUSTARI, SH, MH

Lihat Detail

15

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN

ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM

Lihat Detail

16

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM

LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA

Lihat Detail

17

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI

Dra. RIKA WIDJAYANTI, M.Hum

Lihat Detail

18

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN

VW AGUSTININGTYAS, SH, M.Si

Lihat Detail

19

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL

SRI MARYUNI, S.Pd, MM

Lihat Detail

20

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

SUHARTO, SE,MSi

Lihat Detail

21

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

MARINI HASID, S.STP

Lihat Detail

 

Skip to content