BPSDMD Jateng Meraih Predikat Badan Publik INFORMATIF 2021

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP Award) Tahun 2021, yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Malam Penganugerahan KIP Award 2021, Selasa 14 Desember 2021 pukul 19.00 WIB yang disiarkan langsung oleh TVKU dan Channel Youtube TVKU. Hal ini merupakan sebuah peningkatan capaian, karena pada tahun sebelumnya, BPSDMD meraih predikat Menuju Informatif.

Dalam proses pemeringkatan Keterbukaan Informasi ini diselenggarakan melalui empat tahapan monitoring dan evaluasi diantaranya :

  • Tahapan yang pertama adalah penilaian pengelolaan konten informasi publik wajib berkala pada website dan media sosial.
  • Tahap kedua adalah pengisian dan pengumpulan kuisioner mandiri atau Self Assesment Quitionaire (SAQ) keterbukaan informasi publik.
  • Tahap ketiga adalah visitasi dan verifikasi pengisian SAQ oleh tim penilai.
  • Tahap keempat adalah paparan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KIP pada uji publik badan publik pemerintah daerah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BPSDMD Jateng – Drs. M. Arief Irwanto, M.Si bahwa capaian tahun ini merupakan sebuah peningkatan dari tahun sebelumnya yang meraih predikat Menuju Informatif, hal ini menunjukkan komitmen BPSDMD Jateng dalam keterbukaan informasi publik. Disampaikan pula bahwa BPSDMD Jateng telah menjalani semua proses tahapan pemeringkatan keterbukaan informasi yang pada tahun ini bertemakan “Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik pada Masa Pandemi Covid-19”.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Jateng Sosiawan menyampaikan, terkait penganugerahan Tahun 2021 kepada badan publik, pihaknya mengubah paradigma yang sebelumnya, dimana tahun ini diganti dengan monitoring dan evaluasi guna menakar badan publik yang sudah memenuhi standar dalam keterbukaan informasi.

“Badan publik yang sudah informatif maupun menuju informatif sudah memenuhi standar-standar pemenuhan sebuah keterbukaan. Kami ingin mengembalikan ruh UU Keterbukaan Informasi Publik, bahwa badan publik harus berkewajiban memberikan sebuah keterbukaan informasi kepada publik, Kami juga turut memberikan apresiasi upaya monitoring dan evaluasi disikapi secara serius oleh penyelenggaran badan publik mulai dari Bupati/Walikota sampai kepala dinas. ” ucapnya.