Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/bpsdmdjateng/public_html/v1/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Percepatam Reformasi Birokrasi Melalui Sistem Diklat Berbasis Kompetensi - Ir. Enny Karnawati, M.Si

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

MELALUI SISTEM DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI

Oleh:

Ir. Enny Karnawati, MSi.

Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

 

Abstrak

Dalam perjalanan pelaksanaan reformasi sejak Tahun 1998 sampai Tahun 2004, bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Peraturan Presiden (Perpres) No: 81 Tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi 2010-2025, merupakan rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.  Pada Tahun 2011, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, sehingga pada Tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut.

Tujuan reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. SDM Aparatur merupakan individu/kelompok yang terlibat langsung dalam melaksanakan perubahan, mulai dari merencanakan perubahan sampai mengimplementasikannya, atau dapat disebut sebagai agen perubahan (agent of change).  Agen perubahan (agent of change) terdiri dari pimpinan organisasi dan pegawai yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tuntutan peran agen perubahan, diantaranya sebagai Role Model yaitu individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (mind-set) dan budaya kerjanya (culture-set) dalam proses   perubahan. 

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi guna tercapainyaGood Governance, ditetapkan program penataan sistem manajemen SDM Aparatur.  Melalui sistem diklat yang efektif yang merupakan bagian awal dari penataan SDM Aparatur, dilakukan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi yang diatur pada Perka-LAN No. 10, 11, 12,  dan 13 Tahun 2013 tentang  penyelenggaraan Diklatpim yang inovatif, yang bertujuan untuk mencetak pemimpin yang inovatif guna melakukan perubahan dalam memperbaiki manajemen pemerintahan dan menjadi agent of change yang mempercepat reformasi birokrasi, serta berkinerja tinggi yang dapat berperan dan bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata kunci: Reformasi birokrasi dan Diklat inovatif.

 

A.   Pendahuluan

Sejak terjadinya krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia pada Tahun 1997, segenap lapisan masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikandung maksud untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilandasi pada nilai-nilai dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.  Dalam perjalanan pelaksanaan reformasi sejak Tahun 1998 sampai Tahun 2004, kenyataannya bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi.  Atas dasar hal tersebut pemerintah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Governanceyang diyakini dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan langkah pemerintah selanjutnya adalah melaksanakan program utama berupa membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Peraturan Presiden (Perpres) No: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, merupakan rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.  Pelaksanaan reformasi birokrasi secara operasional dibagi menjadi tiga tahapan berupa: Road Map Reformasi Birokrasi 2010-1014, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-1019, danRoad Map Reformasi Birokrasi 2020-1024.

Pada Tahun 2011, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi, sehingga pada Tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut, dan pada Tahun 2025 diharapkan, Indonesia berada pada fase yang benar-benar menuju negara maju. 

 

B.   Reformasi Birokrasi dan Good Governance

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensip, yang bertujuan untuk merealisasikan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).  Birokrasi adalah organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung-jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat (rakyat). Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2010: 67, 69).

Pelaksanaan Good Governance ditingkat pusat dan daerah, sangat dipengaruhi pemahaman aparat pemerintah tentang wawasan Good Governance.  Sedarmayanti (2010: 274) mengutip pendapat Kooiman, bahwa ”Governance” atau kepemerintahan adalah suatu kegiatan/proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan adanya intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Secara umum/sederhana, governance diartikan kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani dan dilindungi (Sedarmayanti, 2010: 270).  Arti ”good” dalam kepemerintahan yang baik, mengandung pemahaman: 1) Nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial;   2) Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan (Kooiman dalam Sedarmayanti, 2010: 274). Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000) menyimpulkan, bahwa wujudGood Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, yaitu dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara negara/pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ideologi negara/pemerintah adalah kekuasaan, ideologi swasta adalah modal, dan ideologi masyarakat adalah demokrasi dan kebebasan.

Negara/pemerintah sebagai unsur governance, didalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik.  Unsur negara/pemerintah berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum kondusif, serta berperan dan bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, dan membangun lingkungan kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional dan global (Sedarmayanti, 2010: 307).  Dengan demikian, negara/pemerintah berperan penting dalam mewujudkan Good Governance, karena negara/pemerintah memiliki fungsi peraturan yang memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat, serta memiliki fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2010: 281).

Meskipun pemahaman aparat pemerintah tentang wawasan Good Governance sudah dianggap cukup, namun dalam praktiknya masih ada aparat pemerintah yang belum memiliki kemauan/kesadaran untuk berubah. Padahal penerapan Good Governance menuntut adanya perubahan.  Memang tidak mudah melakukan perubahan, diperlukan upaya keras untuk menghasilkan perubahan dengan tingkat resistensi/penolakan yang minimal.     

 

C.   Tujuan Reformasi Birokrasi

Visi reformasi birokrasi yaitu: ”Terwujudnya pemerintahan kelas dunia”.  Adapun misi reformasi birokrasi yaitu:

1) Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2)  Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, pengawasan, akuntabilitas,   kualitas    pelayanan    publik,   mind-set   dan   culture-set;

3)  Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

4) Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

Mengacu pada visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.  Dalam upaya tercapainya tujuan reformasi birokrasi tersebut, Perpres-RI No. 81 Tahun 2010 sebagai acuan reformasi birokrasi mensyaratkan adanya perubahan pada seluruh aspek manajemen pemerintahan   (sebagai  area  perubahan)   yaitu  area perubahan  terkait:

1) organisasi, 2) tatalaksana, 3) peraturan perundang-undangan, 4) Sumber    Daya     Manajemen     (SDM)     Aparatur,   5)  pengawasan, 6) akuntabilitas,  7) pelayanan publik, 8) Pola  Pikir (Mind-set) dan Budaya Kerja (Culture-set) Aparatur.

 

D.   Meningkatkan SDM Aparatur Menjadi Agent of Change

Mengingat luasnya cakupan area perubahan (8 area) yang diinginkan oleh reformasi birokrasi, pembahasan tulisan ini membatasi pada area SDM Aparatur. Hal ini beralasan, karena SDM Aparatur merupakan individu/kelompok yang terlibat langsung dalam melaksanakan perubahan, mulai dari merencanakan perubahan sampai mengimplementasikannya, atau dapat disebut sebagai agen perubahan (agent of change).  Selain itu, sangat beralasan pula bahwa manajemen SDM Aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik, belum mencapai kinerja yang baik, dan belum berorientasi pada hasil.

Atas dasar alasan tersebut, maka gagasan untuk meningkatkan SDM Aparatur melalui sistem diklat yang efektif merupakan bagian awal dari penataan SDM Aparatur dalam rangka mendukung reformasi birokrasi guna tercapainya Good Governance.  Hal ini dikarenakan bahwa sistem diklat yang efektif dapat menghasilkan kualitas kepemimpinan birokrasi yang merupakan aspek utama dalam membangun birokrasi yaitu membangun manusia birokrasi.  Aspek utama lainnya: membangun visi birokrasi, membangun sistem birokrasi, dan membangun lingkungan birokrasi.

Agen perubahan (agent of change) terdiri dari pimpinan organisasi dan pegawai yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tuntutan peran agen perubahan.  Banyak yang dapat diperankan agen perubahan, diantaranya sebagai Role Model yaitu individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (mind-set) dan budaya kerjanya (culture-set)    dalam   proses   perubahan   (Bab II Permen  PAN  dan  RB   No.10 Tahun 2011).

 

E.    Pengembangan Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-1014 (sebagai acuan tahapan lima tahun pertama) menjelaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat makro melalui enam program, diantaranya program Penataan sistem manajemen SDM Aparatur (dengan 21 kegiatan) yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi,  serta pengembangan  kualitas  aparatur  yang   berbasis  kompetensi dan transparan.  Adapun  target   yang  ingin   dicapai  adalah: 1) meningkatnya ketaatan  terhadap  pengelolaan  SDM  Aparatur, 2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur, 3) meningkatnya disiplin SDM Aparatur, 4) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur, 5) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.  Diantara 21 kegiatan, beberapa kegiatan yang terkait dengan kediklatan yaitu: Penyusunan Pedoman Pengendalian Diklat, Penyempurnaan Peraturan Pemerintah tentang Diklat Jabatan PNS, dan Pengembangan Sistem Diklat Secara Terpusat.

Dijelaskan pula pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat meso melalui empat program diantaranya program Knowladge management,yang bertujuan: 1) untuk mendorong pertukaran pengetahuan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi diantara K/L dan Pemda, dengan target: meningkatnya    profesionalisme    SDM    Aparatur    K/L   dan    Pemda,

2) meningkatnya  efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Adapun pada tingkat mikro, pelaksanaan reformasi birokrasi melalui sembilan program, diantaranya (ada yang sama dengan program ditingkat makro) yaitu program Penataan sistem manajemen SDM Aparatur (dengan 8 kegiatan). Kegiatan yang terkait kediklatan adalah kegiatan Pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi.

 

F. Pengembangan Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi

Berkaitan dengan program Penataan sistem manajemen SDM Aparatur dengan kegiatan berupa Pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi,  telah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka-LAN) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim).  Perka-LAN No. 10 Tahun 2013 mengatur Diklatpim Tk.I, Perka-LAN No.11 Tahun 2013 mengatur Diklatpim Tk.II, Perka-LAN No.12 Tahun 2013 mengatur Diklatpim Tk.III, dan Perka-LAN No.13 Tahun 2013 mengatur Diklatpim Tk.IV. Sistem penyelenggaraan Diklatpim tersebut dirancang secara inovatif, yang mengacu pada prinsip Reformasi Birokrasi.  Dijelaskan pada Perpres No.81 Tahun 2010, bahwa inovatif menjadi prinsip reformasi birokrasi, yang memberikan ruang gerak yang luas bagi Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.   

 Dengan demikian roh Diklatpim pola pembaharuan (sebutan pelaksanaan   Diklatpim   sesuai  Perka-LAN    No.  10 ,  11,  12,  dan  13 Tahun 2013) adalah inovasi.  Semangat berinovasi mutlak harus ada pada peserta Diklatpim.  Diperlukan pemikiran kreatif peserta Diklatpim, yaitu  kemauan  untuk  berpikir  melebihi  apa  yang terlihat.  Dengan demikian, pembelajaran Diklatpim pola pembaharuan bertujuan untuk mencetak pemimpin yang inovatif guna melakukan perubahan dalam memperbaiki manajemen pemerintahan. Pemimpin yang diharapkan mampu menghasilkan inovasi pada berbagai aspek/bentuk, seperti inovasi proses, inovasi hasil, dan inovasi pelayanan.  Semua bentuk inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi keunggulan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pembelajaran Diklatpim pola pembaharuan, peserta diklat diberikan bekal dengan cara  dilatih/dibimbing untuk merancang Proyek Perubahan, diawali dengan melakukan diagnostic reading (mendiagnosa organisasi) yaitu melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan jenjang jabatan dalam rangka merancang perubahan secara tepat.  Secara teknis, kegiatan mendiagnosa organisasi yaitu menilai kinerja organisasi atau unit organisasi dan menyusun langkah-langkah intervensi untuk meningkatkan kinerja.  Dalam menilai kinerja organisasi, output menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh organisasi. 

Diperlukan data dan informasi, dari laporan kinerja atau fakta hasil observasi.  Jika ditemukan adanya kesenjangan/gap antara kondisi saat ini (berdasarkan data, informasi, dan fakta) dengan kondisi yang diharapkan/diinginkan (yang harus dipenuhi), maka gap itulah yang dapat dijadikan pintu masuk untuk melakukan perubahan atau inovasi dalam penyelesaian permasalahan organisasi.  Jenis inovasi akan menentukan penilaian yang berbeda pada proyek perubahan yang dirancang dan diimplementasikan oleh peserta diklat. Apakah inovasi merupakan gagasan orisinil, apakah hanya sebagian gagasan baru, apakah berupa replikasi dengan modifikasi (adaptasi), apakah replikasi tanpa modifikasi.

Selanjutnya, Rancangan Proyek Perubahan (RPP) yang disusun peserta diklat, harus dapat dimplementasikan selama 60 puluh hari kerja.  Pencapaian output (sesuai milestone) dalam implementasi Proyek Perubahan akan dinilai berdasarkan tingkat capaian, bisa melebihi target yang ditetapkan, atau tercapai sesuai target, atau tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan faktor diluar kendali, atau tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan faktor yang ada pada peserta diklat.

 

G.   Penutup

Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Guna tercapainya visi reformasi birokrasi: ”Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, maka diperlukan penataan ulang proses birokrasi dari level tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breaktrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual).

Kebijakan Diklatpim berupa Perka-LAN    No.  10 ,  11,  12,  dan  13 Tahun 2013 yang diimplementasikan pada Tahun 2014 merupakan penerapan program quick wins yaitu langkah awal dimulainya proses reformasi birokrasi untuk  penataan SDM Aparatur. Diklatpim pola pembaharuan dengan berbasis kompetensi bertujuan untuk mencetak pemimpin inovatif guna melakukan perubahan dalam memperbaiki manajemen pemerintahan. Dengan membangun manusia birokrasi (birokrat) melalui Diklatpim diharapkan dapat menjadi agent of changeyang mempercepat reformasi birokrasi.

------------------------------

 

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. LAN-RI, Jakarta.

Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Refika Aditama, Bandung.

 

PERATURAN

Perpres-RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015.

Permen-PAN dan BR No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Permen  PAN  dan  RB   No.10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.

Perka-LAN No.10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I.

Perka-LAN No. 1